DIDUGA SMPN 01 ABUNG SEMULI,TARIK SUMBANGAN TANPA RAPAT KOMITE DAN WALI MURID

Poto sekolah Smpn 01 abung Semuli

LAMPURA-Tarikan sumbangan disalah satu sekolah Smpn 01 abung semuli yang tanpa ada Rapat atau kesapakan dari ketua komite dan wali murid,perihal perehapan pagar sekolah yang beberapa saat lalu ambrol.

menurut keterangan dari beberapa nara sumber murid kelas 1,2dan 3 serta wali murid saat di komfirmasi oleh beberapa media yang tergabung di Ajo-indonsia Dpc Lampura dilapangan.
Benar pungutan atau sumbangan tersebut per-siswa dimintai oleh dewan guru kelas sebesar Rp 10.000 Rupiah.Jum’at”
28/02/2020.
Saat dijumpai dikediaman nya bapak H.Suparlan salah satu ketua komite Smpn 01 abung semuli.mengatakan bahwa”Saya tidak mengetahui perihal sumbangan tersebut,dan saya pun hari ini tau kalau tidak diberitahu oleh rekan”Dari aliasi perihal Roboh nya pagar sekolah dan meminta sumbangan kepada murid sebesar Rp 10.000 per siswa.ungkapnya”, H.Suparlan selaku ketua komite disalah satu Smpn 01 Abung semuli.
Ibu Yusdawati’ selaku kepala sekolah Smpn 01 Abung semuli saat dikomfirmasi oleh awak media mengakatan”
Bahwasannya pungutan tersebut tidak di haruskan sebesar Rp10.000″melainkan berpariasi seperi anak tangga.

Poto pagar sekolah smpn 01 Abung semuli

Akan tetapi sangat disesalkan pungutan dana tersebut yang akan dipergunakan untuk kepentingan sekolah tersebut sangat melanggar Undang-undang permendikbud nomor 75 tahun 2016,” yang menegaskan bahwa komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektive dilarang melakukan pungutaan dari peserta didik atau arang tua/ wali nya.

Apalagi kegiatan itupun tanpa ada Rapat atau kesepakatan dari ketua komite Smpn 01 Abung semuli H.Sukarlan.
Sampai berita ini di terbit kan pihak sekolahpun mengatakan berterimakasi telah di ingatkan perihat kejadian yang ada disekolah kami
Dan sumbangan tersebutpun ada salah satu Dewan Guru yang ikut serta dalam kegiatan sumbangan yang diperuntukan merehap pagar sekolah yang ada di Salah satu Smpn 01 abung semuli.(TIM AJO-I)

HENDRI KALNOPI S.E, KADES KOTA AGUNG UTAMAKAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH DAN MUFAKAT

HENDRI KALNOPI S.E, KADES KOTA AGUNG UTAMAKAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH DAN MUFAKAT

Lampung utara – Peningkatan dan pembangunan Desa Kota Agung,melalui musyawarah dan Mufakat dalam Pengelolaan dan pemanfaatan anggaran Dana Desa (DD) agar tercapai Pemerataan dalam pembangunan.Seperti meliat pembangunan yang menggunakan anggaran Dana Desa (DD) yang telah di laksanakan oleh Pemerintahan Desa Kota Agung Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

Pada Tahun Anggaran 2019 yang lalu, Desa Kota Agung Kecamatan Sungkai selatan, sudah 100% merampungkan dan bahkan sudah ada yang diserah terimakan.Dan diterima kepada masyarakat untuk digunakan masyarakat, tentunya akan lebih Bermanfaat Anggaran tahun 2019 yang sudah terelisasi dan kegiatannya antara lain.

Jalan latasir di Dusun 02 volume 1156 meter kemudian Jalan Latasir lagi di Dusun 01 volume 360 meter ,Rehab Pasar Pengecetan dan Ganti talang, kemudian siring jalan lingkungan 91 meter , pembangunan pos Ronda di Dusun 02 (Dua) 2 unit kemudian ada pembangunan gorong-gorong type 60 (satu)1 unit,dan type 40 (satu) unit.
Dan itu aja, karena memang Desa kita termasuk Desa berkembang, untuk Dana Desa yang kita terima agak minimum jika dibandingkan desa desa yang tertinggal.

“Sedangkan sisi pemberdayaan yang menjadi prioritas selain pembangunan Infrastruktur adalah” Pemberdayaan bagi Perangkat dan aparatur Desa serta Karang Taruna, agar dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia(SDM) Demi memberikan pelayanan yang maksimal Kepada warga Masyarakat Desa.Ungkapnya”Hendri karnopi S.E.

Dan (PAUSI) selaku Badan Permusyawatan (BPD) Perencanaan untuk tahun 2020 melanjutkan kembali peningkatan latasir Jalan lingkungan kurang lebih 717 meter di Dusun 02 kemudian ada kegiatan inovasi Desa didusun 02,dan Siring pasangan type 60 sepanjang 159 meter dan type 40 /150 meter itu di Dusun 02 kemudian Siring di Dusun 01 sepanjang 500 meter.Dan itupun masih dalam tahap perencanaan Desa kota agung”ungkapnya.

Dan Amin juga Selaku tim pelaksana kerja (TPK) menghimbau untuk masyarakat Desa Kota Agung hususnya,Agar bersama sama Untuk menjaga dan merawat pembangunan yang sudah tercapai pada Anggaran Dana Desa.Agar bisa memanfaatkan/Merawat bangunan atau jalan yang Sudah dibangun oleh Desa menggunakan Dana Desa (DD).

Dalam penjelasanya kepada Awak media juornal news Kabupaten Lampung Utara yang berkunjung pada Kantor Desa Kota Agung, Hendri kalnopi S.E. selaku Kepala Desa Kota Agung mengatakan” Dengan Hasil Pembangunan yang Telah dan Akan kita capai bersama” Saya harap, kepada Seluruh warga masyarakat Desa, untuk dapat bersama-sama kita menjaga dan merawat semua hasil pembangunan yang telah kita capai bersama, Demi tercapainya kesejahteraan kita bersama karna membangun lebih mudah dari pada kita merawat dan menjaganya maka dari itu mari bersama-sama kita saling peduli dan ciptakan Desa Aman maju dan kondusip” pungkasnya.(Bambang/Defriwansyah)

KAPOLRES LAMPUNG UTARA”CEK LANGSUNG SENPI DINAS PERSONEL.

JUORNALNEWS

SENIN 24/02/2020

Lampung Utara J.N-M,Si. bersama anggota Prompam dan Logitik cek langsung kelengkapan senjata api personel di Joglo mapolres setempat, Senin (24/02/2020).

Pemeriksaan kelengkapan senjata api dilakukan setelah pelaksanaan apel pagi, kegiatan ini dilakukan untuk mengecek kebersihan serta untuk mengantisipasi adanya anggota yang surat ijin nya sudah mati

“Pemeriksaan ini kami lakukan untuk mengetahui kondisi senpi yang di pegang oleh personel Polres Lampung Utara,” katanya.

Selain pengecekan senjata api Kapolres juga memeriksa kelengkapan administrasi anggota yang memegang senpi yaitu surat ijin membawa dan menggunakan Senjata Api.

Dalam kegiatan tersebut Kapolres AKBP Bambang Yudho Martono, S.I.K., M,Si. juga menegaskan kepada anggota yang memegang senpi agar selalu waspada dan tidak ceroboh dalam membawa maupun menggunakan senjata api.

“Gunakan senpi sebaik mungkin dan pedomani SOP yang berlaku, dan jangan dipergunakan hal hal yang dapat merugikan diri sendiri dan kesatuan,” Kkta Kapolres AKBP Bambang Yudho Martono(*)

Homepage » Berita »Ketum H. Nofrizal Muaz Piliang : Motivasi & Roh Perjuangan LI BAPAN Ksatria, Militan dan Profesional

Ketum H. Nofrizal Muaz Piliang : Motivasi & Roh Perjuangan LI BAPAN Ksatria, Militan dan Profesional

JUORNALNEWS ■ Depok Jawa Barat – Adapun motivasi serta pencerahan yang selalu di berikan setiap saat oleh ketua lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (L I BAPAN ) kepada Seluruh Agota keluarga besar Bapan serta memberikan kepada semua lapisan masyarakat Rumah Pencari Keadilan,di kelurahan cisalak ,ke amatan Suka Jaya, Depok- Jawa Sabtu 4/1/2020.

Selanjut nya H.Nofrizal Muaz Piliang,Sebagai Ketua Umum Memaparkan ke Awak Media GinewstvInvestigasi,tentang Motto,visi,Misi,Tujuan LI Bapan,Pilar Keadilan,serta kordinasi Lapor lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara(L I BAPAN) Serta Jawaban tertulis dari pertanyaan dari berbagai lapisan masyarkat bahkan beberapa orang2 hukum !!!

SIAPAKAH BAPAN ?
• BAPAN adalah lembaga exsklusif dan terhormat, sebagai partner pemerintah
• BAPAN adalah organisasi sipil, independent yang bertugas membantu seluruh badan negara dalam rana informasi sipil.

TUJUAN BAPAN :
Adalah mengajak seluruh penagak hukum untuk bertindak dan memakai hati nurani yang dapat membela masyarakat yang terzolimi sehingga diperoleh suatu kepastian hukum yang berimbang bagi para pencari keadilan.

ROH PERJUANGAN BAPAN
KESATRIA, MILITAN, PROFESIONAL
MOTTO BAPAN
BERGERAK CEPAT BAGAIKAN HALILINTAR, MENCERMATI, MENYIKAPI SETIAP PERMASALAHAN, DALAM MENANGANI PENDAMPINGAN HUKUM BAGI PARA PENCARI KEADILAN
KORDINASI JARINGAN LAPOR LEMBAGA (BAPAN)
Adalah sebagai berikut :
1). Mabes POLRI/TNI
2). kejaksaan
3). BNN (Badan Narkotika Nasional)
4). BIN (Badan Intelijen Negara)
5). KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
6). BNPT (Badan Penanggulangan Terorisme)
7). KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)
8). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
9). Mahkamah Agung
GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI NASIONAL (GBHN)
4 PILAR KEADILAN BAPAN

》 Menegakan keadila dan kebenaran

》 Menyelamatkan aset negara

》 Memperjuangkan hak pencari keadilan dan kebenaran menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi bagi pencari keadilan.

》 Menjaga dan menyelamatkan negara kesatuan republik indonesia dari gangguan pihak asing baik dari dalam maupun dari luar.

PANCA PERSONAL LI-BAPAN
• POWER
Menjalankan tugas dan kekuatan penuh, dalam menegakan keadilan dan kebenaran.
• PROFESIONAL
bertindak profesional sesuai dengan aturan dan ketentuan tupoksi lembaga BAPAN dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum.
MOTO, VISI, MISI DAN TUJUAN
VISI
MENDUKUNG SEPENUHNYA PEMERINTAHAN YANG SAH YANG DIPILIH OLEH RAKYAT SERTA MENJADIKAN HUKUM SEBAGAI PANGLIMA TERTINGGI BAGI PENCARI KEADILAN, MENGAJAK SELURUH PEJABAT TINGGI NEGARA, PEMERINTAH, TNI/POLRI, PENGUSAHA DAN MASYARAKAT INDONESIA, MARI BERSAMA “STOP dan CEGAH” PUNGUTAN LIAR, KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, TERORISME DAN NARKOBA DENGAN 4 PILAR :

》 Menegakan keadilan dan kebenaran

》 Menyelamatkan aset negara

》 Memperjuangkan hak pencari keadilan dan kebenaran menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi bagi pencari keadilan.

》 Menjaga dan menyelamatkan negara kesatuan republik indonesia dari gangguan pihak asing baik dari dalam maupun dari luar.

MISI :
MENCERMATI, MENYIKAPI DAN MENGAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT MAUPUN DAERAH, APABILA DITEMUKAN ADANYA DUGAAN PENYALAHGUNAAN JABATAN DAN WEWENANG OLEH SEGELINTIR OKNUM PEJABAT PEMERINTAH, LEMBAGA TIDAK SEGAN-SEGAN UNTUK MELAPORKAN HAL TERSEBUT KEPADA INSTANSI ATAU PEJABAT BERWENANG, BAHKAN JIKA DIANGGAP PENTING, MELALUI KEPALA BADAN UMUM DPP LEMBAGA INVESTIGASI BADAN ADVOKASI PENYELAMAT ASET NEGARA (BAPAN) AKAN MELAPORKANNYA SECARA LANGSUNG KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
TUJUAN
MENGAJAK SELURUH PENEGAK HUKUM UNTUK BERTINDAK DAN MEMAKAI HATI NURANI YANG DAPAT MEMBELA MASYARAKAT YANG TERZOLIMI SEHINGGA DIPEROLEH SUATU KEPASTIAN HUKUM YANG BERIMBANG BAGI PENCARI KEADILAN.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
LAMBANG ORGANISASI
LAMBANG-LAMBANG, TERDIRI DARI :

》 Dasar warna hijau melambangkan keteduhan jiwa yang amanah

》 Tulisan KEADILAN DAN KEBENARAN berwarna hijau, pada guntingan pita merupakan simbol untuk pencari keadilan.

》 Kepulauan nusantara yang berwarna hijau di dalam lingkaran tulisan, berarti tanah air indonesia yang subur dan makmur dalam bingkai NKRI.

》 gambar 17 (tujuh belas) kelopak kapas, 8 (delapan) butir padi, melambangkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan negara kesatuan republik indonesia. Padi dan kapas, melambangkan bahwa indonesia adalah negara yang kaya dan makmur sebagaimana yang tertulis dalam sila ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

》 Timbangan adalah suatu lambang dewi keadilan yang jujur dalam memutuskan suatu perkara dengan seadil – adilnya dan hati nurani.

》 Cakra berbentuk roda warna merah merupakan senjata terakhir untuk membela keadilan dan kebenaran bagi pencari kebenaran di tingkat mahkamah agung.

》 Roh perjuangan BAPAN
• KESATRIA, MILITAN PROFESIONAL

》 Panca personal :
• PANUTAN, PERILAKU, PENAMPILAN, POWER DAN PROFESIONAL
———————————–Salam keadilan
Ksatria militan profesional

Ketua umum lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat aset Negara disingkat BAPAN.
Menyampaikan bahwa masyarakat banyak yg bertanya tentang lembaga investigasi Bapan apakah
SAMA DENGAN ALIANSI INDONESIA?
Apakah cabang/bagian dari Aliansi indonesia?
Dapat ketum jelaskan bahwa lembaga investigasi Bapan tidak sama dengan yg di maksud.
Lembaga investigasi Bapan adalah lembaga semi pemerintah dan semi meliter
Para pimpinan di daerah di sebut dengan jabatan KEPALA BADAN baik di DPD.DPC.
KEPALA BIDANG.di Dpd.
KEPALA BAGIAN DI Dpc.
KEPALA RESORT di Dpac dan kepala.unit
bukan KETUA Dll.

BAPAN mempunyai struktur legalitas tersendiri yg di keluarkan oleh pemerintah di bawah kementerian hukum dan ham juga telah masuk dalam lembaran berita negara.
Lembaga BAPAN Sama sekali tidak ada hubungan nya dengan ALIANSI INDONESIA.
Lembaga investigasi Bapan bukan merupakan bagian dari yg di maksudkan.
Struktur lembaga BAPAN dan logo logo nya telah terdaftar di hakcipta menkumham.
Mempunya ketua umum tersendiri dan kepala kepala Badan Baik di Dpp.Dpd.Dpc .Dpac di seluruh indonesia dengan nama RUMAH PENCARI KEADILAN DEWAN PIMPINAN PUSAT.DAERAH.
CABANG.ANAK CABANG.
Badan badan di Dpp tdk mengeluarkan surat keputusan di daerah hanya ada satu surat keputusan yg di keluarkan oleh Ketua Umum
Kta berdasarkan domisili.sehingga tdk tumpang tindih.
Tidak mempunyai perwakilan staf khusus. Intelijen di daerah.
Lembaga Bapan bekerja dgn profesional dengan 4 pilar keadilan.panca personal. Roh perjuangan keadilan yg konsisten.komitmen ke JUJURAN dan HATI NURANI dalam satu jalur KOMANDO yg tegas.“`
Apakah Tugas Anggota BAPAN (Informan) ?
Sebagai ujung tombak organisasi, anggota BAPAN setiap saat bertugas mencari dan menghimpun informasi berupa data-data dan peristiwa yang ada dan terjadi di wilayah tugasnya.
Seorang anggota dapat mengklasifikasikan sebuah informasi yang diperolehnya menjadi :
1). Informasi Rahasia Negara.
Adalah informasi yang menyangkut keselamatan negara.
Misalnya informasi tentang adanya gerakan sparatis, gerakan teroris, dan upaya-upaya penggulingan pemerintahan yang sah.
2). Informasi Semi Rahasia.
Adalah informasi mengenai kasus-kasus yang terkait atau dilakukan oleh pihak penguasa, pejabat tinggi, pengusaha besar atau orang-orang yang menjadi publik figur.
3). Informasi Biasa.
Adalah informasi yang merupakan informasi publik tetapi masih harus dilakukan investigasi dan pendalaman untuk kelengkapan data penunjangnya.
4). Informasi Terbuka.
Adalah informasi yang telah 100 persen diyakini kebenarannya sesuai data-data yang ada, telah dilakukan investigasi, cek and ricek serta siap dipertanggungjawabkan dimuka Pengadilan.
Informasi ini adalah informasi konsumsi penerbitan pers dan internet.

MASYARAKAT DALAM PERAN SERTANYA DIBERIKAN HAK DAN TANGGUNG JAWAB YANG PELAKSANAANNYA DIJAMIN OLEH PERATURAN PERUNDANGAN:
*PENDAHULUAN:”

Peran serta masyarakat adalah peran aktif yang dilakukan secara perseorangan, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan menggunakan hak dan tanggungjawab yang pelaksanaannya dijamin peraturan perundang-undangan :
HAK MASYARAKAT:
1). Berhak untuk mencari dan/atau memperoleh dan/atau mendapatkan dan/atau memberikan Informasi dan/atau keterangan dan/atau penjelasan dan/atau mendapatkan dokumen/dokumentasi yang diperlukan terkait dengan penyelenggaraan negara, dan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung .
2). Berhak untuk mendapatkan dan/atau memperoleh informasi dan/atau penjelasan dan/atau keterangan yang benar, jujur dan tidak diskriminatif
3). Berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara
4). Berhak menyampaikan keluhan, saran dan kritik dalam upayanya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, mengingat masih terdapat perlakuan penyelenggara negara yang sering mengabaikan dan/atau tidak menghiraukan dan/atau tidak merespon dan/atau tidak mematuhi perintah peraturan perundangan dan/atau tidak melayani dengan baik dan/atau tidak mengayomi dan melindungi hak dan kepentingan masyarakat
5). Berhak menyampaikan saran dan pendapatnya, yang disampaikan kepada Instansi terkait dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
6). Berhak memperoleh perlindungan hukum dan status hukum serta rasa aman dari Kepolisian dan/atau Isntansi yang berwenang, yang dapat diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian dan/atau Instansi yang berwenang
7). Berhak Mendapatkan Penghargaan Dan Hadiah Dari Setiap Kasus Korupsi Yang disampaikan
TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT:
1). Bertanggungjawab turut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
2). Bertanggungjawab turut melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
3). Bertanggungjawab turut mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera
LEGAL STANDING PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TIPIKOR:

Undang-Undang Dasar 1945
Berikut Empat Amandemen :

Ketetapan MPR NO.XI / MPR / 1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme :

Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik :

6) Peraturan Pemerintah Nomor : 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara :
7). Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
8). Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik :
9). Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2.018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
REGULASI BARU:
Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(Diundangkan Tanggal.18 September 2018)

(Li BAPAN DPC LAMPURA)

Ketum H. Nofrizal Muaz Piliang : Motivasi & Roh Perjuangan LI BAPAN Ksatria, Militan dan Profesional

Homepage » Berita »Ketum H. Nofrizal Muaz Piliang : Motivasi & Roh Perjuangan LI BAPAN Ksatria, Militan dan Profesional

Ketum H. Nofrizal Muaz Piliang : Motivasi & Roh Perjuangan LI BAPAN Ksatria, Militan dan Profesional

Juornal News Depok Jawa Barat – Adapun motivasi serta pencerahan yang selalu di berikan setiap saat oleh ketua lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (L I BAPAN ) kepada Seluruh Agota keluarga besar Bapan serta memberikan kepada semua lapisan masyarakat Rumah Pencari Keadilan,di kelurahan cisalak ,ke amatan Suka Jaya, Depok- Jawa Sabtu 4/1/2020.

Selanjut nya H.Nofrizal Muaz Piliang,Sebagai Ketua Umum Memaparkan ke Awak Media GinewstvInvestigasi,tentang Motto,visi,Misi,Tujuan LI Bapan,Pilar Keadilan,serta kordinasi Lapor lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara(L I BAPAN) Serta Jawaban tertulis dari pertanyaan dari berbagai lapisan masyarkat bahkan beberapa orang2 hukum !!!

SIAPAKAH BAPAN ?
• BAPAN adalah lembaga exsklusif dan terhormat, sebagai partner pemerintah
• BAPAN adalah organisasi sipil, independent yang bertugas membantu seluruh badan negara dalam rana informasi sipil.

TUJUAN BAPAN :
Adalah mengajak seluruh penagak hukum untuk bertindak dan memakai hati nurani yang dapat membela masyarakat yang terzolimi sehingga diperoleh suatu kepastian hukum yang berimbang bagi para pencari keadilan.

ROH PERJUANGAN BAPAN
KESATRIA, MILITAN, PROFESIONAL
MOTTO BAPAN
BERGERAK CEPAT BAGAIKAN HALILINTAR, MENCERMATI, MENYIKAPI SETIAP PERMASALAHAN, DALAM MENANGANI PENDAMPINGAN HUKUM BAGI PARA PENCARI KEADILAN
KORDINASI JARINGAN LAPOR LEMBAGA (BAPAN)
Adalah sebagai berikut :
1). Mabes POLRI/TNI
2). kejaksaan
3). BNN (Badan Narkotika Nasional)
4). BIN (Badan Intelijen Negara)
5). KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
6). BNPT (Badan Penanggulangan Terorisme)
7). KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)
8). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
9). Mahkamah Agung
GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI NASIONAL (GBHN)
4 PILAR KEADILAN BAPAN

》 Menegakan keadila dan kebenaran

》 Menyelamatkan aset negara

》 Memperjuangkan hak pencari keadilan dan kebenaran menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi bagi pencari keadilan.

》 Menjaga dan menyelamatkan negara kesatuan republik indonesia dari gangguan pihak asing baik dari dalam maupun dari luar.

PANCA PERSONAL LI-BAPAN
• POWER
Menjalankan tugas dan kekuatan penuh, dalam menegakan keadilan dan kebenaran.
• PROFESIONAL
bertindak profesional sesuai dengan aturan dan ketentuan tupoksi lembaga BAPAN dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum.
MOTO, VISI, MISI DAN TUJUAN
VISI
MENDUKUNG SEPENUHNYA PEMERINTAHAN YANG SAH YANG DIPILIH OLEH RAKYAT SERTA MENJADIKAN HUKUM SEBAGAI PANGLIMA TERTINGGI BAGI PENCARI KEADILAN, MENGAJAK SELURUH PEJABAT TINGGI NEGARA, PEMERINTAH, TNI/POLRI, PENGUSAHA DAN MASYARAKAT INDONESIA, MARI BERSAMA “STOP dan CEGAH” PUNGUTAN LIAR, KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, TERORISME DAN NARKOBA DENGAN 4 PILAR :

》 Menegakan keadilan dan kebenaran

》 Menyelamatkan aset negara

》 Memperjuangkan hak pencari keadilan dan kebenaran menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi bagi pencari keadilan.

》 Menjaga dan menyelamatkan negara kesatuan republik indonesia dari gangguan pihak asing baik dari dalam maupun dari luar.

MISI :
MENCERMATI, MENYIKAPI DAN MENGAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT MAUPUN DAERAH, APABILA DITEMUKAN ADANYA DUGAAN PENYALAHGUNAAN JABATAN DAN WEWENANG OLEH SEGELINTIR OKNUM PEJABAT PEMERINTAH, LEMBAGA TIDAK SEGAN-SEGAN UNTUK MELAPORKAN HAL TERSEBUT KEPADA INSTANSI ATAU PEJABAT BERWENANG, BAHKAN JIKA DIANGGAP PENTING, MELALUI KEPALA BADAN UMUM DPP LEMBAGA INVESTIGASI BADAN ADVOKASI PENYELAMAT ASET NEGARA (BAPAN) AKAN MELAPORKANNYA SECARA LANGSUNG KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
TUJUAN
MENGAJAK SELURUH PENEGAK HUKUM UNTUK BERTINDAK DAN MEMAKAI HATI NURANI YANG DAPAT MEMBELA MASYARAKAT YANG TERZOLIMI SEHINGGA DIPEROLEH SUATU KEPASTIAN HUKUM YANG BERIMBANG BAGI PENCARI KEADILAN.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
LAMBANG ORGANISASI
LAMBANG-LAMBANG, TERDIRI DARI :

》 Dasar warna hijau melambangkan keteduhan jiwa yang amanah

》 Tulisan KEADILAN DAN KEBENARAN berwarna hijau, pada guntingan pita merupakan simbol untuk pencari keadilan.

》 Kepulauan nusantara yang berwarna hijau di dalam lingkaran tulisan, berarti tanah air indonesia yang subur dan makmur dalam bingkai NKRI.

》 gambar 17 (tujuh belas) kelopak kapas, 8 (delapan) butir padi, melambangkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan negara kesatuan republik indonesia. Padi dan kapas, melambangkan bahwa indonesia adalah negara yang kaya dan makmur sebagaimana yang tertulis dalam sila ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

》 Timbangan adalah suatu lambang dewi keadilan yang jujur dalam memutuskan suatu perkara dengan seadil – adilnya dan hati nurani.

》 Cakra berbentuk roda warna merah merupakan senjata terakhir untuk membela keadilan dan kebenaran bagi pencari kebenaran di tingkat mahkamah agung.

》 Roh perjuangan BAPAN
• KESATRIA, MILITAN PROFESIONAL

》 Panca personal :
• PANUTAN, PERILAKU, PENAMPILAN, POWER DAN PROFESIONAL
———————————–Salam keadilan
Ksatria militan profesional

Ketua umum lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat aset Negara disingkat BAPAN.
Menyampaikan bahwa masyarakat banyak yg bertanya tentang lembaga investigasi Bapan apakah
SAMA DENGAN ALIANSI INDONESIA?
Apakah cabang/bagian dari Aliansi indonesia?
Dapat ketum jelaskan bahwa lembaga investigasi Bapan tidak sama dengan yg di maksud.
Lembaga investigasi Bapan adalah lembaga semi pemerintah dan semi meliter
Para pimpinan di daerah di sebut dengan jabatan KEPALA BADAN baik di DPD.DPC.
KEPALA BIDANG.di Dpd.
KEPALA BAGIAN DI Dpc.
KEPALA RESORT di Dpac dan kepala.unit
bukan KETUA Dll.
BAPAN mempunyai struktur legalitas tersendiri yg di keluarkan oleh pemerintah di bawah kementerian hukum dan ham juga telah masuk dalam lembaran berita negara.
Lembaga BAPAN Sama sekali tidak ada hubungan nya dengan ALIANSI INDONESIA.
Lembaga investigasi Bapan bukan merupakan bagian dari yg di maksudkan.
Struktur lembaga BAPAN dan logo logo nya telah terdaftar di hakcipta menkumham.
Mempunya ketua umum tersendiri dan kepala kepala Badan Baik di Dpp.Dpd.Dpc .Dpac di seluruh indonesia dengan nama RUMAH PENCARI KEADILAN DEWAN PIMPINAN PUSAT.DAERAH.
CABANG.ANAK CABANG.
Badan badan di Dpp tdk mengeluarkan surat keputusan di daerah hanya ada satu surat keputusan yg di keluarkan oleh Ketua Umum
Kta berdasarkan domisili.sehingga tdk tumpang tindih.
Tidak mempunyai perwakilan staf khusus. Intelijen di daerah.
Lembaga Bapan bekerja dgn profesional dengan 4 pilar keadilan.panca personal. Roh perjuangan keadilan yg konsisten.komitmen ke JUJURAN dan HATI NURANI dalam satu jalur KOMANDO yg tegas.“`
Apakah Tugas Anggota BAPAN (Informan) ?
Sebagai ujung tombak organisasi, anggota BAPAN setiap saat bertugas mencari dan menghimpun informasi berupa data-data dan peristiwa yang ada dan terjadi di wilayah tugasnya.
Seorang anggota dapat mengklasifikasikan sebuah informasi yang diperolehnya menjadi :
1). Informasi Rahasia Negara.
Adalah informasi yang menyangkut keselamatan negara.
Misalnya informasi tentang adanya gerakan sparatis, gerakan teroris, dan upaya-upaya penggulingan pemerintahan yang sah.
2). Informasi Semi Rahasia.
Adalah informasi mengenai kasus-kasus yang terkait atau dilakukan oleh pihak penguasa, pejabat tinggi, pengusaha besar atau orang-orang yang menjadi publik figur.
3). Informasi Biasa.
Adalah informasi yang merupakan informasi publik tetapi masih harus dilakukan investigasi dan pendalaman untuk kelengkapan data penunjangnya.
4). Informasi Terbuka.
Adalah informasi yang telah 100 persen diyakini kebenarannya sesuai data-data yang ada, telah dilakukan investigasi, cek and ricek serta siap dipertanggungjawabkan dimuka Pengadilan.
Informasi ini adalah informasi konsumsi penerbitan pers dan internet.
MASYARAKAT DALAM PERAN SERTANYA DIBERIKAN HAK DAN TANGGUNG JAWAB YANG PELAKSANAANNYA DIJAMIN OLEH PERATURAN PERUNDANGAN:
*PENDAHULUAN:”
Peran serta masyarakat adalah peran aktif yang dilakukan secara perseorangan, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan menggunakan hak dan tanggungjawab yang pelaksanaannya dijamin peraturan perundang-undangan :
HAK MASYARAKAT:
1). Berhak untuk mencari dan/atau memperoleh dan/atau mendapatkan dan/atau memberikan Informasi dan/atau keterangan dan/atau penjelasan dan/atau mendapatkan dokumen/dokumentasi yang diperlukan terkait dengan penyelenggaraan negara, dan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung .
2). Berhak untuk mendapatkan dan/atau memperoleh informasi dan/atau penjelasan dan/atau keterangan yang benar, jujur dan tidak diskriminatif
3). Berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara
4). Berhak menyampaikan keluhan, saran dan kritik dalam upayanya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, mengingat masih terdapat perlakuan penyelenggara negara yang sering mengabaikan dan/atau tidak menghiraukan dan/atau tidak merespon dan/atau tidak mematuhi perintah peraturan perundangan dan/atau tidak melayani dengan baik dan/atau tidak mengayomi dan melindungi hak dan kepentingan masyarakat
5). Berhak menyampaikan saran dan pendapatnya, yang disampaikan kepada Instansi terkait dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
6). Berhak memperoleh perlindungan hukum dan status hukum serta rasa aman dari Kepolisian dan/atau Isntansi yang berwenang, yang dapat diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian dan/atau Instansi yang berwenang
7). Berhak Mendapatkan Penghargaan Dan Hadiah Dari Setiap Kasus Korupsi Yang disampaikan
TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT:
1). Bertanggungjawab turut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
2). Bertanggungjawab turut melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
3). Bertanggungjawab turut mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera
LEGAL STANDING PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TIPIKOR:

Undang-Undang Dasar 1945
Berikut Empat Amandemen :

Ketetapan MPR NO.XI / MPR / 1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme :

Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik :

6) Peraturan Pemerintah Nomor : 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara :
7). Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
8). Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik :
9). Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2.018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
REGULASI BARU:
Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(Diundangkan Tanggal.18 September 2018)

(Li BAPAN)

Keluarga besar AJO-indonesia Turut berduka cita


Innalillahi Wa Inna Illaihi Roojiun turut berduka cita, belasungkawa islam, atas berpulangnya Ayahanda dari Tirta Gautama SH. Selaku Dewan Etik Dpc AJO-indonesia Kabupaten Lampung Utara semoga, Beliau husnul Khotimah dan ditempat kan disurga Allah Subhanna’wata’alaa semoga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran.

Karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, untuk itu kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai detik ini pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Menyesal tidak ada gunanya jika kita sudah tidak ada didunia lagi.

Umur manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah yang Maha Mengetahui, jika kita masih diberikan waktu entah berapa lama lagi dan kita tidak sadar akan adanya kematian maka kita menjadi orang yang merugi apabila waktu kita terbuang sia-sia, hanya dipergunakan untuk mengejar dunia yang sifatnya sementara.

Kita sudah sering mendengar orang-orang yang kita kenal meninggal dunia dari tetangga, teman, saudara bahkan keluarga sendiri itu sudah menjadi bukti bahwa manusia tinggal didunia hanya sebentar saja.

Untuk itu saya mengajak teman-teman semua untuk lebih baik lagi dalam segi ibadah yang sifatnya wajib maupun yang sunnah. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu dan perbanyak sedekah agar kita mempunyai bekal yang cukup di akhirat nanti.

Innalillahi turut berduka cita Doa Semoga segala amal ibadahnya di terima di sisi Allah SWT
Turut berduka cita
Doa Semoga arwahnya mendapat tempat terbaik disisi-Nya. Amiiin

(Keluarga Besar Ajo-Indonesia)

Dalam Tahap 3 Desa Kalicinta Terus Merealisasikan Pembangunan dan Perekonomian

0

SHARES

LAMPUNG UTARA – juornalNews.co.id – Dalam membangun desa tentunya Kepala Desa yang memiliki sangat tanggung jawab besar untuk guna kemajuan khusus desanya ,tak kecuali Suparno selaku Kepala Desa Kalicinta,kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara (Lampura ), yang saat ini sangat semangat membangun sejumlah infrastruktur.

Saat ini kita merealisasikan Dana Desa(DD) tahun anggaran 2019 mulai dari tahap pertama hingga tahap akhir 2019 ini,dan ada beberapa aitem pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat di antara nya ,drainase (Siring pasang),air bersih sumur bor ,jalan rabat beton,serta pengecoran lapangan voli ball yang terletak dan tersebar di beberapa masing-masing dusun khususnya Desa Kalicinta ini”,papar Suparno saat dijumpai awak media Jurnal Reformasi disaat memantau pelaksanaan pembangunan, Jumat (24/1/2020).

Lebih lanjut Suparno mengatakan, “demi kepentingan masyarakat kami,hususnya Desa Kalicinta, untuk memenuhi sesuai kebutuhan dan permintaan,khususnya
yang menyangkut dalam bidang program pemberdayaan masyarakat ,sesuai dengan permintaan masyarakat, kendati demikian kami mewujudkan permintaan masyarakat tersebut demi untuk kemajuan bersama”,jelas Suparno.

Sementara seorang Kaur Pembangunan Desa setempat mengatakan ,”saya sangat mengapresiasi atas program Dana Desa(DD) tahun 2019 yang sangat bermanfaat terhadap pembangunan serta perekonomian khusus masyarakat Desa Kalicinta”,ungkapnya

Masih ditempat yang sama Darman salah seorang warga menyampaikan harapannya, “program Dana Desa (DD) ini semoga untuk berlanjut memajukan desa yang tercinta,sehingga desa kami terus maju dan lebih mandiri sehingga dapat membantu untuk percepatan pembangunan desa kami agar maju untuk kedepannya”,jelasnya.

(OLEH : (BAMBANG)